SIMK Online PPNI

SIAP SIAGA BENCANA

Siap siaga bencana

Seperti kita ketahui bersama, bahwa Indonesia merupakan daerah rawan bencana. Bencana tiap tahun sering terjadi dan penanganan dalam hal kesehatan baik managerial maupun teknis selalu diperlukan dalam rangka melaksanakan pola tindakan secara efektif dan terintegrasi. Tenaga kesehatan di semua lini baik secara individu maupun kelompok yang bekerja di Instansi layanan kesehatan dituntut untuk mampu melakukan penanganan musibah massal/ bencana sesuai dengan kapasitasnya.�

Definisi

Bencana adalah musibah massal yang tiba-tiba dan merusak pola-pola kehidupan dan mungkin sekali menyebabkan banyaknya korban jiwa maupun harta .Bencana dapat terjadi baik karena fenomena alam maupund isebabkan karena manusia. Bencana alam misalnya gempabumi, letusan gunung berapi, banjir, gelombang pasang (tsunami), dll. Sedangkan yang disebabkan manusia misalnya dalam bidang transportasi/ kecelakaan, kebakaran, kerusuhan, penyakit (epidemi), peperangan, terorisme, dsb.

Penilaian Keadaan

Dalam menangani kasus bencana, hal yang paling sulit bagi penolong adalah keinginan untuk menolong dalam arti turun tangan menangani secara tuntas keadaan korban. Beberapa hal yang harus dilakukan untukmenilai keadaan :

a. Keamanan tempat kejadian

b. Jumlah penderita

c.� Perlu atau tidak tindakan ekstrikasi (pembebasan korban yang terjebak di lokasi) maupun bantuan peralatan khusus

d. Perkiraan jumlah ambulans yang diperlukan

e. Tempat untuk staging (sentra koordinasi) dan RS lapangan jika diperlukan

f. Faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi keadaan dan sarana

g. Sektor- sektor yang diperlukan

Triage

Triage yaitu melakukan penilaian penderita secara cepat dan menentukan prioritas pertolongan masing- masing korban, baik untuk perawatan maupun transportasi ke fasilitas kesehatan/ RS untuk memperoleh perawatan sesuai keadaannya. Sistem triage memiliki prioritas untuk mengutamakan penanganan korban yang walaupun keadaannnya kritis namun harapan hidupnya baik, termasuk pengirimannya kefasilitas kesehatan. Prinsipnya adalah cegah kematian dan kecacatan yang preventable. Penolong memiliki kewajiban untuk menyelamatkan korban sebanyak- banyaknya. Triage dilakukan dengan cara memilah korban secara cepat dan menggolongkan ke dalam salah satu dari empat kelompok yang ada :

a. Prioritas1,merupakan kelompok yang digolongkan sebagai cidera atau penyakit yang mengancam nyawa (kritis) namun masih bisa diatasi dengan tindakan yang cepat dan tepat, seperti gangguan pernafasan, perdarahan hebat, luka bakar berat, dan penurunan status mental (respons).

b. Priorotas 2, merupakan kelompok yang digolongkan sebagai cidera yang memerlukan pertolongan (dengan prioritas sedang), misalnya luka bakar < 25% tanpa gangguan saluran nafas, fraktur minor ekstremitas, nyeri hebat setempat atau pada beberapa lokasi alat gerak, termasuk bengkak atau perubahan bentuk dan cedera punggung.

c. Prioritas 3, merupakan kelompok yang digolongkan sebagai cidera ringan (prioritas rendah), dengan kata lain korban masih mampu berjalan atau masih dapat ditunda pertolongannya tanpa menjadi lebih parah. Misalnya mereka yang mengalami nyeri yang biasa saja pada alat gerak, sedikit bengkak dan perubahan bentuk, cedera jaringan lunak ringan.

d. Prioritas 0, merupakan kelompok yang digolongkan sebagai cidera mematikan (tidak ada harapan hidup) atau yang sudah meninggal, misalnya kepalanya remuk atau terpisah dari tubuh, dan cidera lainnya yang secara manusiawi sudah tidak mungkin hidup.

Pelaksanaan triage di lapangan adalah dengan memberikan tanda pada korban (misalnya dengan kartu triage, atau dengan benda apa saja yang penting dapatd ikenali secara cepat, seperti pita, tali, pakaian, pembungkus, dsb). Untuk penanda, biasanya ditandai dengan warna merah untuk prioritas 1, kuning untuk prioritas 2, hijau untuk prioritas 3, dan hitam untuk prioritas 0.

Transportasi

Sebelum melakukan transportasi penderita, harus dipastikan bahwa korban dalam keadaanstabil, perdarahan telah dihentikan, luka ditutup, maupun patah tulang telah difiksasi. Selama dalam perjalanan, harus tetap dimonitor kesadaran, pernafasan, denyut nadi dan tekanandarah, serta daerah perlukaan.

Syarat ambulan gawat darurat :

a. Penderita dapat tidur terlentang, petugas dapat bergerak leluasa, ada alat komunikasi

b. Tersedia alat- alat dan obat-abatan gawat darurat

c. Personil cukup 2 orang perawat yang terlatih PPGD

d. Kecepatan kendaraan :

- � Berangkat kosong :kecepatanrata-rata 60 km/ jam, rotator dihidupkan, lampu sirine dihidupkan.

- � Pulang isi :kecepatan rata-rata 40 km/ jam, rotator dihidupkan, sirene mati.

e. Mentaati peraturan lalulintas.

Catatan: Menyetir Ambulans secara membabi buta justru akan membahayakan pasien maupun petugas. Apabila pasien telah distabilkan dan dimonitor keadaannya oleh petugas, maka pengiriman pasien diharapkan dilakukan dengan sigap namun tetap tenang/ tidak panik.

Pengelolaan Kesehatan Pengungsi

Pada situasi bencana dan pasca bencana pastilah timbul masalah yang berkaitan dengan pengungsian. Pada sektor kesehatan, hal yang harus diperhatikan dalam penanganan pengungsi adalah:

1. Pemberian pelayanan kesehatan terhadap pengungsi

2.Surveilans penyakit dan faktor risikonya serta pencegahan dan pengendalian penyakit

3. Penyehatan lingkungan dan pengendalian vector penyakit

4. Pelayanan kesehatan gizi terhadap pengungsi

5. Pelayanan kesehatan ibu dan anak (KIA) serta kesehatan reproduksi

6. Pengelolaan bantuan obat-obatan

7. Pemulihan kondisi psikis dan kesehatan jiwa pasca bencana

Sistem Koordinasi

Organisasi medik yang harus tanggap reaksi terhadap bencana, tergantung pada jenis dan besarnya kejadian. Organisasi ini menjadi bagian dari system penanggulangan bencana di daerah tertentu ( BPBD untuk tingkat propinsi, dan BPBD untuk tingkat Kabupaten/Kota). Sedangkan koordinator penanggulangan bencana di tingkat nasional dinamakan BNPB (Badan Nasional Penanggulangan Bencana). Untuk permasalahan kesehatan pada situasi bencana merupakan tanggung jawab Kemenkes RI yang berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, RS, maupun tempat-tempat layanan kesehatan di sekitar tempat terjadinya bencana.

Koordinasi antar pelayanan kesehatan di lapangan, puskesmas, RSUD Kota/ Kabupaten, RSU Rujukan harus dijalankan terus menerus dan simultan. Koordinasi lintas sektoral seperti PMI, keamanan, pemerintah daerah, LSM, maupun masyarakat harus senantiasa dijalankan. Pengendalian arus korban, arus bantuan, dan arus informasi dilakukan satu system pengendalian.

Dalam system perencanaan sangat penting untuk melakukan identifikasi tipe-tipe bencana yang dapat terjadi di masyarakat, mengorganisasikan semua unsur dalam perencanaan operasi bencana, menyelenggarakan latihan- latihan simulasi untuk menguji efektifitas perencanaan, dan menentukan kebutuhan pendidikan atau meningkatkan keterampilan- keterampilan yang diperlukan dari partisipan. Dengan system perencanaan dan koordinasi yang terpadu, diharapkan penanganan terhadap korban bencana dapat berjalan secara efektif, efisien, dan maksimal.

HAK HAK PERAWAT DALAM MENJALANKAN KEWAJIBANNYA

Hak perawat dalam melaksanakan tugasnya adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh perlindungan hukum yang melaksanakan tugas sesuai dengan standar profesi.

Standar profesi === pedoman yang harus digunakan sebagai petunjuk dalam menjalankan profesi secara baik

2. Mendapatkan jaminan perlindungan terhadap resiko kerja yang berkaitan dengan tugasnya.

3. Mendapatkan perlakuan adil & jujur oleh Pimpinan sarana kesehatan, klien/pasien & / keluarganya.

4. Menerima imbalan jasa pelayanan keperawatan yang telah diberikan.

5. Mendapat hak cuti & hak kepegawaian lainnya sesuai peraturan yang berlaku.

6. Memperoleh kesempatan untuk mengembangkan diri melalui pendidikan formal sampai jenjang spesialisasi & pendidikan non formal

7. Menjaga hak privasi personal sebagai seorang perawat

8. Mendapat pelayanan pemeriksaan kesehatan secara rutin

9. Menuntut jika nama baiknya dicemarkan oleh klien/pasien atau tenaga kesehatan lainnya.

10. Menolak pihak lain yang memberi anjuran atau permintaan tertulis untuk melakukan tindakan yang bertentangan dengan perundang-undangan, standar profesi & kode etik profesi

11. Mendapat informasi yang jujur dan lengkap dari klien atas pelayanan keperawatan yang diberikan

12. Dilibatkan secara aktif dalam penyusunan/penetapan kebijakan sesuai pengembangan kesehatan di sarana kesehatan

13. Memperoleh kesempatan mengembangkan karier sesuai bidang profesinya di sarana kesehatan.